Kumpulan contoh soal pps Terbaru 2020

  • 3 min read
  • Feb 22, 2020
contoh soal pps Terbaru 2020

kunci jawaban tema pada soal tes pps tahun 2020 ini akan saya beri panduan serta contoh soal yang akan di di ujiankan, beberapa contoh soal tentang kpu untuk ini saya bagikan secara gratis untuk teman teman sekalian.

1. Kedudukan KPU, KPU/KIP Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota secara kelembagaan adalah:

a. lembaga hierarkis

b. lembaga structural

c. lembaga permanen (tetap)

d. lembaga administrasi pemilu

e. lembaga non-struktural

jawaban d, lihat dan baca di penjelasan pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

2. Sesuai peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Apabila terdapat rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap pelanggaran etika lembaga survei dan jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilu yang berawal dari pengaduan masyarakat. Maka KPU dapat membentuk:

a. dewan etik

b. komisi etik

c. majelis kehormatan

d. dewan kehormatan

e. mahkamah etik

jawaban A

3. Dalam penyusunan Daerah Pemilihan (Dapil), prinsip kesetaraan nilai suara, yaitu mengupayakan nilai suara atau harga kursi yang setara antara 1 (satu) dapil dengan dapil lainnya dengan prinsip 1 (satu) suara, 1 (satu) nilai.

a. salah

b. benar

(jawaban b)

4. Sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa kedudukan Peraturan KPU dan Keputusan KPU adalah untuk menyelenggarakan Pemilu.

Sebab

Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu wajib dikonsultasikan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP).

a. pernyataan salah dan alasan benar

b. pernyataan salah dan alasan salah

c. pernyataan benar dan alasan salah

d. pernyataan benar dan alasan benar, ada hubungan sebab akibat

e. pernyataan benar dan alasan benar, tidak ada hubungan sebab akibat

jawaban d

5. Dalam pasal 19 ayat (1) UUD Tahun 1945 menegaskan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berasal dari Partai Politik (Parpol) yang dipilih rakyat melalui Pemilihan Umum

  1. salah
  2. benar

jawaban 1

6. Bila ada putusan Mahkamah Agung (MA) terkait upaya hukum atas putusan pelanggaran administrasi Pemilu bersifat final dan mengikat.

  1. benar
  2. salah

jawaban 2, cermati Pasal 471 ayat (7) UU No. 7/2017

7. Dalam hal terjadi rapat pleno KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menetapkan hasil Pemilu tidak tercapai kuorum, maka rapat pleno ditunda paling lama 3 (tiga) jam.

Sebab

Dalam rapat pleno KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menetapkan hasil Pemilu tidak dilakukan pemungutan suara

  1. pernyataan benar dan alasan benar, tidak ada hubungan sebab akibat
  2. pernyataan benar dan alasan benar, ada hubungan sebab akibat
  3. pernyataan benar dan alasan salah
  4. pernyataan salah dan alasan salah
  5. pernyataan salah dan alasan benar

jawaban 2, tersebut di dalam penjelasan Pasal 45 ayat (1) dan (3)

8. Berikut ini persyaratan pemberhentian dengan tidak hormat bagi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN, kecuali:

  1. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya karena sakit
  2. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik penyelenggara Pemilu
  3. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan
  4. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu dan/atau tindak pidana lainnya
  5. semua jawaban benar

jawaban 1

9. Penambahan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, serta Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan Pemilu tahun 2019

  1. benar
  2. salah

jawaban 2, penjelasan tersebut ada termaktub di dalam Pasal 567 ayat (3)

10. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) mencabut beberapa UU, yaitu:

  1. UU Nomor 11/2006, UU Nomor 8/2012 dan UU Nomor 42/2008
  2. UU Nomor 42/2018, UU Nomor 8/2011 dan UU Nomor 11/2006
  3. UU Nomor 15/2011, UU Nomor 8/2012 dan UU Nomor 10/2016
  4. UU Nomor 11/2011, UU Nomor 8/2012 dan UU Nomor 42/2008
  5. UU Nomor 15/2012, UU Nomor 8/2011 dan UU Nomor 24/2008

jawaban 3

11. Pengaturan jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang berasal dari setiap provinsi di Indonesia diatur dalam Pasal 22C Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945

  1. benar
  2. salah

(jawaban 1)

*) Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPLN, KPPSLN dan Panwaslu Luar Negeri (LN) diselesaikan oleh tim pemeriksa luar negeri (TPLN)

  1. benar
  2. salah

(jawaban 2), lihat Penjelasan di Pasal 457 ayat (2)

*) Apabila Partai Politik yang memenuhi syarat mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden namun tidak mengajukan bakal pasangan calon, maka Partai Politik tersebut dapat dikenai sanksi berupa:

  1. pembubaran partai politik
  2. sanksi pidana pemilu
  3. sanksi etik
  4. sanksi administrasi Pemilu
  5. sanksi tidak mengikuti pemilu berikutnya

jawaban 5, baca penjelasan di Pasal 235 ayat (5) UU No. 7/2017

*) Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Republik Indonesia setelah dilakukan amandemen UUD Tahun 1945 adalah sebagai berikut, kecuali:

  1. bentuk pemerintahan adalah negara republik, sedangkan untuk sistem pemerintahan yaitu presidensial
  2. bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas, wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi
  3. parlemen di Indonesia menganut sistem unikameral, dimana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mempunyai kedudukan paling tinggi
  4. kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya
  5. presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket

jawaban 3

*) Pelaksanaan dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan kepala desa (Kades), perangkat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Sebab

Pelanggaran terhadap pelibatan pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dalam jajarannya merupakan pelanggaran administrasi Pemilu

  1. pernyataan benar dan alasan benar, tidak ada hubungan sebab akibat
  2. pernyataan benar dan alasan benar, ada hubungan sebab akibat
  3. pernyataan salah dan alasan salah
  4. pernyataan salah dan alasan benar
  5. pernyataan benar dan alasan salah

(jawaban 3), tersebut di dalam penjelasan Pasal 280 ayat (2) h, i dan j dan ayat (4)

Demikian Kumpulan contoh soal pps Terbaru 2020 semoga bermanfaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *